lmplementasi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Lingkup Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur

lmplementasi Law No. 06/2014 Article 55 on The Functioning of Village Permusyawaratan Agency in the Scope of Siritaun Wida East District East Seram Regency

Authors

  • Kisman Ady Pengajuan Publikasi Jurnal

DOI:

https://doi.org/10.33084/restorica.v6i2.1691

Keywords:

Implementation, Village Regulations, Aspirations, Supervision

Abstract

Penelitian ini dilakukan di 10 desa yang tergolong dalam Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu tentang implementasi undang-undang nomor 06 tahun 2014 pasal 55 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara yang berasal dari semua anggota Badan Permusyawaratan Desa. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam terhadapat seluruh informan dan observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap proses dari implementasi yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Siritaun Wida Timur telah terlaksana yaitu fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa namun implementasinya juga belum terlalu maksimal, sedangkan fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa belum dilakukan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aggara Sahya 2014. Kebijakan Publik. CV Pustaka Setia.Bandung.
Alyakin Dachi Rahmat 2017. Proses Dan Analisis Kebijakan Kesehatan (Studi Pendekatan Konseptual).CV Budi Utama. Yogyakarta.
B. Sore Uddin dan Sobirin 2017. Kebijakan Publik, CV Sah Media. Makassar.
Elake, Nataniel 2015. Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir. The Pinisi Press. Yogyakarta.
Fahmi Rijal 2016. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id 2016, 4 (3): 1023-1032 ISSN 2477-2458.
Taufiqurakhman 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku
Tahir Arifin 2015. Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Alfabeta.Bandung.
Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa.

Downloads

Published

2020-10-13

How to Cite

Ady, K. (2020). lmplementasi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Lingkup Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur: lmplementasi Law No. 06/2014 Article 55 on The Functioning of Village Permusyawaratan Agency in the Scope of Siritaun Wida East District East Seram Regency. Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi, 6(2), 35–42. https://doi.org/10.33084/restorica.v6i2.1691

Issue

Vol. 6 No. 2 (2020): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi

Section

Articles

License

All rights reserved. This publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording.