[1]
A. Hariyanti, M. H. Busyairi, and N. Nurhasanah, “ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) SEBAGAI DOKUMEN ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN/PERCERAIAN TIDAK TERCATAT DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT SOSIAL: Policy Analysis on the Implementation of Absolute Responsibility Statement (SPTJM) as an Administrative Documents on Unregistered Marriage/Divorce in a Social Profits Perspective”, Pencerah Publik, vol. 13, no. 1, pp. 1–7, Aug. 2026.