Pencerah Publik

Kebijakan Pengelolaan Limbah Industri UMKM Produksi Makanan dan Minuman terhadap Lingkungan di Kota Palangkaraya

Triwik Puji Rahayu — 2024-04-30

This study investigates waste management practices in small and medium enterprises (SMEs) in the food and beverage sector in Palangkaraya City. Interviews revealed low awareness and knowledge of waste regulations, as well as ineffective waste management practices. Major challenges include lack of knowledge, financial resources, and technology. The research highlights the need for intensive education, government support, and stakeholder collaboration to enhance sustainable waste management in SMEs.

Kualitas Pelayanan Publik Pada Bidang Kesehatan Di Puskesmas Pauh Kota Padang

Natasha Aksa — 2024-04-30

Pelayanan merupakan usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. salah satu pelayanan tersebut adalah pelayanan kesehatan untuk menjaga dan merehabilitas kesehatan masyarakat. Pemerintah mengadakan pelayanan kesehatan yang tempatnya terjangkau oleh masyarakat di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang berada di setiap Kecamatan. Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan lembaga layanan publik bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan Puskesmas Pauh Kota Padang. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan koesioner. Secara hasil, bahwa pelayanan yang diberikan Puskesmas Pauh masih belum mencapai standar pelayanan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa indicator, yaitu : kurangnya sumber daya, sarana dan prasarana di Puskesmas Pauh.

Tata Kelola Kolaboratif Dalam Kelembagaan Penanganan Konflik Sosial antar Organisasi Kemasyarakatan

Mochammad Rozikin — 2024-04-30

Kapasitas kelembagaan saat ini mengalami perkembangan. Secara struktural kapasitas ini terbagi atas potensi, daya dukung dan daya tampung, sedangkan secara fungsional sumber daya yang dimiliki dapat dikonversikan menjadi kapasitas yang mampu mengatasi suatu permasalahan. Maraknya fenomena konflik antar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menuntut institusi penegakan hukum mempunyai kapasitas yang mampu mengatasi persoalan tersebut serta pentingnya pelaksanaan diselenggarakan secara kolaboratif guna terwujudnya ketahanan nasional. Penulis melakukan literatur review kepada penelitian dengan bahasan terkait Ormas, penegakan hukum, dan peran institusi penegak hukum secara meta-analisis. Hasil akhir menunjukkan bahwa keseluruhan kajian tidak mengkaji tentang kemampuan kapasitas secara detail, terutama pada potensi, daya dukung dan daya tampung institusional. Temuan lain menunjukkan bahwa penelitian ini masih jarang dilakukan mengingat keterbatasan dan fokus permasalahan, pendekatan teoritis yang digunakan, serta urgensi terhadap pentingnya tata kelola kolaboratif di dalam kelembagaan. Hal ini menjadi celah dilakukannya penelitian lanjutan yang berbeda, di mana penelitian terdahulu yang ada belum secara spesifik membahas tema ini

Membangun Kapasitas Tata Kelola Pengawasan Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Mochammad Rozikin — 2024-04-30

The issue of implementing national K3 labor inspection includes two main aspects, namely governance and capacity building. The two main issues relate to weak awareness of the importance of implementing OSHMS in the workplace, weak understanding of K3 as part of human rights, weak criminal sanctions related to K3, relatively low coverage of K3 supervision, overlapping technical K3 regulations between institutions, weak quality, quantity and competence of K3, as well as the lack of synergy and integration of the operational supervision system between the central and regional governments. The author analyzes empirical data and reviews previous research using a systematic flow prism framework, and juxtaposes it with the fundamental theoretical concepts of governance, capacity building and labor inspection. The results of the analysis produce a hypothetical framework for building capacity for labor inspection governance in the K3 sector. This requires strategic intervention in human resource capacity, organizations and institutions, as well as governance that needs to be jointly constructed on the basis of an agreement on the principle of joint involvement. So, during the management and implementation process, each stakeholder/actor can be adaptive, the system and implementation of supervision can be more effective and efficient, where continuity and feedback from the accumulated process can reduce the impact and influence of uncertainty and the dynamics of a dynamic workforce environment.

Analisis Bibliometrik Menggunakan Vosviewer Terhadap Trend Digital Forensik Pada Saat Pemilu Indonesia

Rizky Andhika Surya — 2024-04-30

Digital forensik memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dan integritas proses pemilu, terutama di Indonesia, yang menghadapi berbagai ancaman siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian di bidang digital forensik terkait pemilu di Indonesia melalui analisis bibliometrik. Data dikumpulkan dari basis data Scopus dan Web of Science untuk periode 2021-2024, dan dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Hasilnya menunjukkan bahwa topik seperti keamanan siber, integritas data, dan kecurangan pemilu mendominasi penelitian. Ada juga peningkatan kolaborasi antarpeneliti, baik di dalam maupun di luar negeri. Visualisasi menunjukkan adanya pergeseran dari pengembangan teknologi dasar ke aplikasi praktis yang lebih terfokus pada konteks lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas digital forensik dalam pemilu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat dan peningkatan infrastruktur digital.

Penerapan Kebijakan Data Privacy di Era Teknologi 5G di Indonesia

Yuli Fatmawati — 2024-04-30

Penelitian ini mengevaluasi penerapan kebijakan data privasi di Indonesia dalam konteks perkembangan teknologi 5G. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan signifikan dalam implementasinya. Salah satu temuan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak privasi mereka, yang meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi di era 5G. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi dinilai masih lemah, dengan sanksi yang tidak memadai untuk memberikan efek jera. Penelitian ini juga menemukan bahwa infrastruktur keamanan siber di Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi kompleksitas yang dihadirkan oleh teknologi 5G dan perangkat Internet of Things (IoT). Celah dalam regulasi yang ada semakin memperburuk situasi ini, menyoroti kebutuhan akan revisi regulasi yang berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, serta peningkatan edukasi publik, penegakan hukum yang lebih ketat, dan inovasi dalam teknologi keamanan sebagai langkah-langkah penting untuk memperkuat perlindungan data privasi di Indonesia.