Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi

PENANGANAN KEPADATAN DAN KEKUMUHAN PERMUKIMAN BANTARAN SUNGAI KAHAYAN KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

2026-03-12T07:49:21+00:00

High population growth in Pahandut District, Palangka Raya City, has created significant pressure on urban housing demand. The limited availability of affordable residential land, particularly for low-income communities, has driven the use of informal spaces, including the Kahayan Riverbank area. The river buffer zone, which should function as an ecological protection area, has developed into a densely populated settlement with low-quality infrastructure, resulting in slum conditions, environmental degradation, and increased risks of flooding and public health problem. This issue is multidimensional, encompassing demographic, spatial planning, socio-economic, and environmental aspects. This policy paper aims to analyze the factors contributing to density and slum conditions along the Kahayan Riverbank and to formulate effective and sustainable policy alternatives. The method used is descriptive-qualitative policy analysis with a comparative approach to several policy alternatives, namely spatial planning enforcement and relocation, slum upgrading, the provision of affordable housing, and integrated riverbank management based on the Waterfront City concept. The analysis indicates that partial approaches are insufficient to comprehensively address the root causes of the problem. The most relevant policy alternative is integrated riverbank management based on the Waterfront City concept, which combines selective relocation, the provision of affordable vertical housing, ecological revitalization of the river buffer zone, and river-based local economic development. This approach is considered capable of reducing density and slum conditions while simultaneously improving environmental quality and enhancing the area’s competitiveness. This policy is expected to transform the Kahayan Riverbank from a slum area into a productive and sustainable public space, while supporting the realization of an orderly and competitive spatial structure for Palangka Raya City.

REVITALISASI PASAR DATAH MANUAH KOTA PALANGKA RAYA BERBASIS PENGUATAN TATA KELOLA PASAR RAKYAT

2026-03-12T07:29:23+00:00

Datah Manuah Market in Palangka Raya City is a strategic traditional market that plays an important role in supporting community economic activities and the delivery of public services in the trade sector. However, market revitalization efforts implemented to date have largely focused on physical improvements and have not been fully directed toward strengthening a sustainable market management system. This condition underscores the need for a more integrated traditional market revitalization policy that is based on governance strengthening. This policy paper aims to formulate strategic directions for the revitalization of Datah Manuah Market that are effective and sustainable, based on strengthening traditional market governance. A public policy approach is applied by considering the level of urgency, severity, and potential development of existing issues, and by referring to the policy analysis framework of William N. Dunn. The policy focus is directed toward strengthening market management institutions, the consistent implementation of standard operating procedures for market management, and the integration of market management into regional policies and development planning documents. The revitalization of Datah Manuah Market is positioned as part of regional public policy encompassing phased physical restructuring, strengthened market governance, and the development of promotion and identity for traditional markets. The implementation of this policy is expected to improve the quality of public services, enhance the competitiveness of traditional markets, and support sustainable regional economic development in Palangka Raya City.

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI LAUT DAERAH KEPULAUAN (Studi Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Laut Maluku)

2026-03-02T04:09:01+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Konsep Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Laut Daerah Kepulauan , dengan mengambil fokus ( Studi Pada Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Di Laut Maluku ).penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Maluku, berdasarkan pengalaman empiris, sifat open access dari perairan laut hingga mencakup pembagian,konflik kepentingan hukum, antara hukum adat yang dipegang erat oleh masyarakat pesisir dengan hukum positif yang bersifat legalistik formal (nasional) berdasarkan konsep kewenangan asimetrik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian peraturan - undangan yang berdasarkan pada sudut pandang keadilan, pengambialn sampel, dan pengumpulan data pada Dinas Perikanan Provinsi Maluku, dan Dinas Perikanan Kota Ambon, sedangkan Pengumpulan data yang terdiri atas data primer dan data sekunder yaitu wawancara, wawancara dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lokasi penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan wilayah laut perlunya berdasarkan karakteristik wilayah masing-masing terutama daerah kepulauan sehingga konsep keadilan dapat tercapai.

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BATU BARA: STUDI KASUS PT KANITRA MITRA JAYA UTAMA DI KABUPATEN KAPUAS

2026-04-30T03:28:45+00:00

Pengelolaan perizinan pertambangan batu bara merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan perizinan masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan perizinan pertambangan batu bara serta faktor-faktor yang memengaruhinya dengan studi kasus pada PT Kanitra Mitra Jaya Utama di Kabupaten Kapuas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan pertambangan pada PT Kanitra Mitra Jaya Utama cenderung berjalan secara administratif dan prosedural. Faktor komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, orientasi disposisi pelaksana, serta kompleksitas struktur birokrasi memengaruhi bagaimana kebijakan perizinan dijalankan di tingkat implementasi. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai dinamika implementasi kebijakan perizinan pertambangan di daerah serta pentingnya penguatan kualitas implementasi kebijakan dalam kerangka good governance.