Analisis Realisasi Anggaran Belanja Untuk Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lamandau Periode 2018 – 2022 Analysis of Expenditure Budget Realization to Measure the Effectiveness and Efficiency of Expenditure Budget Absorption of the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) Kabupaten Lamandau Period 2018 – 2022

Main Article Content

Muhammad Saparudin

Abstract

Anggaran mempunyai peranan yang sangat penting bagi dunia usaha atau badan publik. Anggaran dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugasnya. Organisasi sektor publik dituntut untuk mempertimbangkan value for money dalam mengambil kebijakan dan menjalankan aktivitasnya. Dengan mempertimbangkan value for money, diharapkan organisasi sektor publik dapat menangani aktivitasnya secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau periode tahun 2018 – 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analisis data dengan cara menggunakan metode pengukuran efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Derah Kabupaten Lamandau bervariasi. Persentase efektivitas tertinggi pada tahun 2022 sebesar 93,29% dengan kategori efektif. Tingkat efektivitas terendah pada tahun 2020 dengan persentase 81,52% (cukup efektif). Seluruh tingkat efisiensi penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau periode tahun 2018 – 2022 belum efektif. Untuk meningkatkan efisiensi dan efisiensi anggaran, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar pihak terkait.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Saparudin, M. (2025). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Untuk Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lamandau Periode 2018 – 2022: Analysis of Expenditure Budget Realization to Measure the Effectiveness and Efficiency of Expenditure Budget Absorption of the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) Kabupaten Lamandau Period 2018 – 2022. Pencerah Publik, 12(2), 62–72. https://doi.org/10.33084/pencerah.v12i2.11879
Section
Articles

References

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau. Tahun 2022. Laporan Realisasi Anggara Periode 2018 – 2022. Kabupaten Lamandau.

Pangkey, Imanuel., Pinatik, Sherly. 2015. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

Jurnal EMBA Vol. 03 No. 04. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulamgi.

Sumage, Ariel Sharon. 2013. Analisis efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan.

Jurnal EMBA Vol 1 No. 3 Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.

Lamboan, Syurtika Dan Venje. 2014. Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal EMBA Vol. 02 No. 03 Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.

Untari. Rusita. 2015. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Undinus Repository Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.

Mardiasmo. 2002. Akuntasni Sektor Publik. Penerbit ANDI. Yogyakarta

Siregar, Baldric. 2015. Akuntasni Sektor Publik. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau. Nanga Bulik

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian Dan Kinerja Keuangan. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Jakarta.