KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19
Policy Of The City Of Palangka Raya Government On The Legal Protection Of Women And Childern In The Middle Of The COVID-19 Pandemic
DOI:
https://doi.org/10.33084/pencerah.v8i2.3396Keywords:
Policy, Protection, Law, Covid-19 pandemicAbstract
This study aims to describe the policy of the Palangka Raya city government towards the legal protection of women and children in the midst of the covid-19 pandemic. The type of research used is a qualitative research method. Sources of data in this study consisted of primary data and secondary data. The primary data are PPKBPPPAPM Office of Palangka Raya City, Head of Women and Children Empowerment Office of PPKBPPPAPM Office of Palangka Raya City and Manager of Posbakum Aisyiah City of Palangka Raya, while secondary data sources are instructions and policies of the City Government.
Based on the results of the study, it can be explained that the Palangkaraya city government's policy towards legal protection of women and children in the midst of the covid-19 pandemic is very good. The city government through the PPKBPPPAPM Office of Palangka Raya City, in providing protection and empowerment of women, conducts counseling on family resilience as well as holding skills training for mothers in order to improve the community's economy in the midst of the Covid-19 pandemic, so that women in the household become independent, not dependent on their husbands, increase family welfare and better maintain health, so that physical and non-physical violence can be avoided.
Downloads
References
Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor: 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya.
Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020. Tentang Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) di Area Zona Merah Kota Palangka Raya.
Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020. Tentang Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Palangka Raya.
Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya Nomor : 368/124/BPBD/COVID-19/V/2020.
Peraturan Menteri PPPA No 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/1830/OTDA.
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi di Kota Palangka Raya.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangka Raya Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 52 Tahun 2019.
Surat Edaran Walikota nomor 368/124/BPBD/Covid-19/V/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penyebaran CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya.
Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/26/2020 Tentang Pembatasan Arus Masuk Orang yang datang dari Luar Wilayah Palangka Raya.
Thoha, Miftah. 2010. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta : Kencana Prenadi Media Group.
Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.
Mantja, W. 2007. Etnografi: Desain Penelitian Kualitatif dan Magemen Pendidikan. Malang: Wineka Media.
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
All rights reserved. This publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording.