IMPLEMENTASI AWAL PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2026 DALAM PENGENDALIAN KARHUTLA DI KOTA PALANGKA RAYA Initial Implementation of Regional Regulation Number 2 of 2026 on Forest and Land Fire Control in Palangka Raya City

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan kebencanaan berulang di Kota Palangka Raya yang menuntut perubahan dari pola respons pemadaman menuju tata kelola pencegahan berbasis risiko. Pada 8 Juli 2026 Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Penelitian ini menganalisis implementasi awal regulasi tersebut dengan kerangka Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, kemudian diperkaya dengan perspektif collaborative governance dan risk-based disaster governance. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen terhadap regulasi, publikasi resmi pemerintah dan BPBD, data perkembangan karhutla, serta artikel ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi awal memiliki modal positif berupa sosialisasi lintas aktor, mobilisasi sumber daya, komitmen pelaksana, dan koordinasi multisektor. Namun, eskalasi kumulatif dari 90 kejadian dan 37,42 hektare lahan terbakar pada 25 Juli menjadi 443 kejadian dan 499,91 hektare hingga 2 September 2026 mengindikasikan kesenjangan temporal antara pemberlakuan regulasi dan pelembagaan kapasitas pencegahan. Keterbatasan sumber air, akses pemadaman, pemerataan komunikasi kebijakan, dan integrasi data risiko masih menjadi isu strategis. Kebaruan penelitian terletak pada analisis fase implementasi awal Perda baru yang beririsan langsung dengan periode eskalasi karhutla serta integrasinya dengan sistem PERISAI. Penelitian merekomendasikan penguatan implementasi risiko-kolaboratif melalui satu data, SOP lintas sektor, infrastruktur air berbasis peta risiko, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.