IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BATU BARA: STUDI KASUS PT KANITRA MITRA JAYA UTAMA DI KABUPATEN KAPUAS Implementation of Good Governance Principles in Coal Mining Licensing Management: A Case Study of PT Kanitra Mitra Jaya Utama in Kapuas Regency
Main Article Content
Abstract
Pengelolaan perizinan pertambangan batu bara merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan perizinan masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan perizinan pertambangan batu bara serta faktor-faktor yang memengaruhinya dengan studi kasus pada PT Kanitra Mitra Jaya Utama di Kabupaten Kapuas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan pertambangan pada PT Kanitra Mitra Jaya Utama cenderung berjalan secara administratif dan prosedural. Faktor komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, orientasi disposisi pelaksana, serta kompleksitas struktur birokrasi memengaruhi bagaimana kebijakan perizinan dijalankan di tingkat implementasi. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai dinamika implementasi kebijakan perizinan pertambangan di daerah serta pentingnya penguatan kualitas implementasi kebijakan dalam kerangka good governance.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Any article on the copyright is retained by the author(s).
- Author grant the journal, right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share work with acknowledgment of the work authors and initial publications in this journal.
- Authors are able to enter into a separate, additional contractual arrangements for non-exclusive distribution of published articles of work (eg, post-institutional repository) or publish it in a book, with acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their websites) prior to and during the submission process, as can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
- The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
References
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). Provinsi Kalimantan Tengah dalam angka 2025. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
Dwiyanto, A. (2014). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gadjah Mada University Press.
Gulo, W. (2002). Metodologi penelitian. Grasindo.
Haris, O. K. (2018). Implementasi kebijakan pertambangan mineral dan batubara di daerah. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 69–82.
Kadji, Y. (2015). Formulasi dan implementasi kebijakan publik: Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas. UNG Press.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2020). Kebijakan mineral dan batubara Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
Oheo, L. (2020). Tata kelola perizinan pertambangan dan implikasinya terhadap kewenangan pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Administrasi, 17(1), 45–60.
Putra, F. (2015). Kebijakan publik: Analisis, implementasi, dan evaluasi. Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
Sutedi, A. (2012). Hukum pertambangan. Sinar Grafika.
Syafrudin, A. (2011). Hukum administrasi negara. Rajawali Pers.
United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development. UNDP.
Winarno, B. (2016). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. CAPS.