lmplementasi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Lingkup Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur lmplementasi Law No. 06/2014 Article 55 on The Functioning of Village Permusyawaratan Agency in the Scope of Siritaun Wida East District East Seram Regency
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini dilakukan di 10 desa yang tergolong dalam Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu tentang implementasi undang-undang nomor 06 tahun 2014 pasal 55 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara yang berasal dari semua anggota Badan Permusyawaratan Desa. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam terhadapat seluruh informan dan observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap proses dari implementasi yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Siritaun Wida Timur telah terlaksana yaitu fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa namun implementasinya juga belum terlalu maksimal, sedangkan fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa belum dilakukan.
Downloads
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Any article on the copyright is retained by the author(s).
- Author grant the journal, right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share work with acknowledgment of the work authors and initial publications in this journal.
- Authors are able to enter into a separate, additional contractual arrangements for non-exclusive distribution of published articles of work (eg, post-institutional repository) or publish it in a book, with acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their websites) prior to and during the submission process, as can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
- The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
References
Alyakin Dachi Rahmat 2017. Proses Dan Analisis Kebijakan Kesehatan (Studi Pendekatan Konseptual).CV Budi Utama. Yogyakarta.
B. Sore Uddin dan Sobirin 2017. Kebijakan Publik, CV Sah Media. Makassar.
Elake, Nataniel 2015. Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir. The Pinisi Press. Yogyakarta.
Fahmi Rijal 2016. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id 2016, 4 (3): 1023-1032 ISSN 2477-2458.
Taufiqurakhman 2014. Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku
Tahir Arifin 2015. Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Alfabeta.Bandung.
Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa.