FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Article Sidebar

PDF
Published: Apr 7, 2022
DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v8i1.3108
Keywords:
fungsi anggaran dewan perwakilan rakyat daerah pandemi covid-19

Main Article Content

zainul abidin
universitas dayanu ikhsanuddin

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik menyiapkan dan mengorganisir, mereduksi dan menyajikan data. Hasil penelitian menunjukan DPRD Kabupaten Buton Tengah menjalankan fungsi anggaran dengan cara membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan RAPBD hingga menjadi APBD. Tahun anggaran 2020 dan 2021, pembahasan dan penetapan proses anggaran berjalan lancar. Namun, saat APBD Perubahan tahun 2021 tidak terjadi pembahasan di DPRD dan bermuara tidak adanya APBD-P. Fungsi anggaran DPRD dibatasi karena tidak dilibatkan dalam penyusunan dan penetapan refocusing anggaran, ini sesuai ketentuan refocusing dan realokasi anggaran dalam Pasal 3 Perppu No 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan covid-19) dan diperjelas pada peraturan menteri daalam negeri nomor 39 tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu. Namun, DPRD Buton Tengah tetap melakukan pengawasan penggunaan keuangan daerah.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
abidin, zainul. (2022). FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19. Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi, 8(1), 11–20. https://doi.org/10.33084/restorica.v8i1.3108
Issue
Vol. 8 No. 1 (2022): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Section
Articles

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Any article on the copyright is retained by the author(s).
  2. Author grant the journal, right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share work with acknowledgment of the work authors and initial publications in this journal.
  3. Authors are able to enter into a separate, additional contractual arrangements for non-exclusive distribution of published articles of work (eg, post-institutional repository) or publish it in a book, with acknowledgment of its initial publication in this journal.
  4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their websites) prior to and during the submission process, as can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
  5. The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

References

Dewi, A. K. (2020). TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP APBD PROVINSI JAWA TENGAH. Jurnal Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 5(2).
Kirihio, I. S. (2019). PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI (DPRD) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Lex Administratum, VII(1).
Madalina, T. J. W. & M. (2018). OPTIMALISASI PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2018 DALAM TELAAH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Res Publica, 2(3).
Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
Naki, A. (2021). Implementasi Fungsi Anggaran DPRD terhadap Kinerja APBD Provinsi Gorontalo. Jurnal SIAP BPSDM Provinsi Gorontalo, 2(1), 7–12.
Negara, S. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Putri, F. A. (2017). Analisis Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. UIN Syarif Kasim Riau.
Rajab, A. (2015). Fungsi Budgeting Badan Anggaran DPRD Kota dalam Prespektif Fiqh Siyasah. Al-Qānūn, 18(1).
Ramandha, R. S. (2017). Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif dan Legislatif Dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD Kota Semarang 2016. Journal of Politic and Government Studies., 6(1).
Rusli, M. S. (2014). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kakupaten Poso. Jurnal Ilmiah Administratie, 2(2).
Santoso, M. A. (2011). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan. Jurnal Hukum, 4, 604 – 620.
Somad, K. . (2014). Kajian Yuridis UU No 32 Tahun 2004 terhadap sistem pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Propinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 14(2), 52–57.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kebijakan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi, R&D dan Evaluasi. Alfabeta.
Tengah, S. D. B. (2018). Peraturan DPRD Kabupaten Buton Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Buton Tengah.
Tengah, S. D. B. (2021). Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020.
Yuwanto, W. A. S. &. (2019). Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran (Studi Tentang Proses Penyusunan RAPBD di Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019). Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), IV(2).