Studi Literatur Peran Kementrian Hukum Dalam Penanganan Kepastian Hukum bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing tanpa Dokumen Kewarganegaraan Terhadap Pendidikan Kewarganegaraan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menegakkan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan serta implikasinya terhadap Pendidikan Kewarganegaraan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena sosial bahwa masih terdapat WNI keturunan asing di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang belum memiliki dokumen hukum yang sah, sehingga menghambat akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementrian Hukum DIY berperan penting melalui empat aspek utama: pendataan dan verifikasi identitas, asistensi hukum, fasilitasi administrasi kewarganegaraan, serta edukasi publik. Upaya ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan prinsip keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa peran Kemenkumham memiliki implikasi langsung terhadap Pendidikan Kewarganegaraan, karena memperkuat nilai-nilai kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan karakter warga negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan hukum dan pendidikan kewarganegaraan menjadi elemen penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.